09 Desember 2008

Masyarakat Mesuji Tolak Pejabat Impor

Laporan Wartawan RNN

MESUJI – Untuk pejabat luar yang berniat mengisi jabatan Pejabat (Pj) Bupati Mesuji harus berfikir matang. Ini menyusul penolakan keras komponen masyarakat setempat terhadap pejabat luar daerah untuk mengisi jabatan tersebut. Mereka hanya memberikan restu kepada pejabat daerah setempat untuk menjadi Pj. Bupati Mesuji.

Disampaikan tokoh masyarakat setempat yang juga anggota tim perumus Kabupaten Mesuji Agus Salim Harahap kepada Radar Tuba (grup Radar Kotabumi, red) kemarin, alasan memilih pejabat daerah demi kepentingan bersama. Pejabat daerah dinilai mengetahui lebih dalam keinginan pembangunan daerah.

”Pejabat daerah mengetahui kondisi geografis, monografis, maupun aspek lainnya. Ini menjadi modal utama untuk membangun sebuah daerah,” tukasnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga menekankan pejabat daerah tersebut haruslah sosok yang juga berperan terhadap pemekaran Kabupaten Mesuji. ”Jangan dari Bandarlampung atau Jakarta. Karena itu akan merusak semangat pembangunan,” ulasnya.

Agus menambahkan, jika diibaratkan bangunan, maka Kabupaten Mesuji kini dalam tahap membangun fondasi. Jika sejak awal fondasi yang dibangun rapuh, maka ke depan kabupaten ini pun tak dapat berdiri kokoh. ”Dari awal kita sudah sosialisasikan kepada masyarakat. Bahwa, pemimpin kabupaten ini haruslah memiliki konsep yang matang. Ia mengerti situasi dan kondisi daerah,” katanya.

Saat disindir nama yang layak menduduki jabatan orang nomor satu di Kabupaten Mesuji tersebut, Agus enggan menyebutnya. ”Soal nama terserah Bupati-lah, karena bupati yang lebih mengerti. Apa kata bupati kita terima saja,” katanya seraya yakin nama yang akan diajukan Bupati Tuba DR. Abdurachman Sarbini, S.H., M.H., M.M., merupakan kebijakan yang tepat.

Untuk ini, ia tetap mengingatkan bupati maupun gubernur tetap mendengarkan aspirasi masyarakat. ”Masyarakat telah sepakat untuk menolak Pj. Bupati Mesuji yang merupakan pejabat luar daerah. Kami akan ajukan protes kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Karena untuk pembangunan kabupaten ini komponen masyarakat memiliki peranan penting di dalamnya. Kami tidak ingin semua menjadi sia-sia,” tandasnya. (*)