Kebijakan Penjabat Bupati Mesuji Kecewakan P3KM

Pelantikan pejabat eselon II dan III Pemkab Mesuji, Kamis (11-6), mengecewakan tokoh masyarakat setempat. Pasalnya, hanya segelintir PNS asal Mesuji yang diangkat.

Usai menghadiri acara pelantikan dua eselon dan berlangsung di Kampung Brabasan, Kecamatan Tanjungraya, Kabupaten Mesuji, Kamis (11-6), Sekretaris Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Mesuji (P3KM) Agus Salim Harahap menyatakaan kecewa.

Sebagai salah satu pencetus ide pemekaran Kabupaten Mesuji tersebut, dia menyaksikan mayoritas pejabat yang dilantik wajah asing, sedangkan PNS yang berdomisili puluhan tahun dan terlibat langsung dalam proses pemekaran kabupaten tidak masuk dalam formasi pejabat yang dilantik.

Ia akan memaklumi jika pada eselon II tidak seorang pun penduduk asli Mesuji ada di dalamnya. Ini karena Mesuji belum memiliki sumber daya manusia (SDM) untuk setingkat itu.

Sebaliknya, untuk PNS yang bisa disejajarkan dengan eselon III jumlahnya cukup banyak. Sayangnya pada saat dilantik yang ada hanya segelintir orang. "Tidak lebih dari enam orang," terangnya, kemarin.

Padahal, di awal terbentuknya Kabupaten Mesuji, P3KM hanya mengusulkan agar PNS yang berasal dari Mesuji ikut diberdayakan sesuai dengan kepangkatan.

"Permintaan kami hanya itu, karena kami diminta untuk mengusulkan. Kami usulkan. Tapi kenyataannya, lihat gerbong itu, tidak ada PNS di sini yang dilantik. Saya lihat tadi cuma ada sekitar 6 orang pada eselon III," sesalnya.

Ia lalu menyatakan pesimistis dengan pemerintahan yang ada sekarang. Ini mengingat keinginan masyarakat tidak pernah diakomodasi, padahal tidak sedikit pejabat yang kerap meminta dukungan rakyat agar program kerjanya mereka mulus di lapangan.

"Kalau begini, untuk apa minta dukungan, jalan saja sendiri," tukasnya.

Hal senada datang dari tokoh masyarakat Kampung Sidomulyo.

Ia menyinggung tentang lokasi pelantikan eselon II dan III itu di Kampung Brabasan, Kecamatan Tanjungraya. "Saya kecewa dengan sikap Penjabat Bupati. Soalnya kami sudah lima kali meminta agar berlangsung di Sidomulyo sesuai dengan undang-undang," ujarnya.

Sumber = http://www.lampungpost.com