Pemerintah Kabupaten Mesuji akan membuka peluang kepada masyarakat untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) tahun 2009 ini. Sebagai kabupaten baru, Mesuji mendapat formasi sebanyak 525 PNS.
Namun formasi ini tidak menerima lulusan SMA. Formasi PNS yang dibutuhkan terdiri atas tenaga kesehatan, pendidikan, dan tenaga teknis lainnya.
Penjabat Bupati Mesuji Husodo Hadi didampingi Sekkab M. Khottob, usai pelantikan pejabat eselon III dan IV Pemkab Mesuji di Sekretariat Pemkab setempat, Rabu (22-7), mengatakan formasi yang dibuka minimal diploma II. "Itu sudah petunjuk dari pusat," kata Sekkab.
Untuk hal teknis sudah ada peraturan yang dikeluarkan pusat, kemudian ditembuskan ke provinsi dan diberikan ke kabupaten-kabupaten. Menurut Husodo, setiap warga di Mesuji mendapat hak sama untuk mengikuti tes calon PNS daerah (CPNSD).
Dia mengimbau warga yang berminat mempersiapkan diri mulai dari sekarang. Ini karena belum ada petunjuk lebih lanjut dari Gubernur mengenai jadwal pasti pembukaan lamaran/rekrutmen PNS. "Namun dari jumlah insya Allah tidak berubah lagi," ujarnya.
Penambahan formasi mungkin saja ada dan akan ditentukan kemudian, yakni untuk tenaga dokter atau medis lain, tenaga pendidik, dan tenaga teknis. Tempat pendaftaran di Sekretariat Pemkab Mesuji di Kampung Brabasan, Kecamatan Tanjungraya.
Husodo menegaskan pihaknya bersikap netral dan tidak ada pungutan-pungutan atas penerimaan CPNSD. Pendaftaraan dan ujian akan diawasi ketat. Bahkan, lembar jawaban komputer (LJK) akan dikoreksi universitas yang sudah ditunjuk dan mempunyai kredibilitas tinggi, yakni Universitas Indonesia (UI).
Sedangkan sebagai ketua panitia penerimaan CPNSD Mesuji, Sekkab M. Khottob mengatakan proses rektrutmen CPNSD ini mengikuti petunjuk dan dipandu BKD Provinsi Lampung.
29 Juli 2009
23 Juni 2009
PEJABAT BUPATI KABUPATEN MESUJI, LANTIK LEMBAGA KB
Bkkbn lampung on line _ Pejabat Bupati Kabupaten Mesuji, Drs. Husodo Hadi, melantik 12 pejabat eselon, diantaranya Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemeberdayaan Perempuan KB dan Pemerintahan Desa, Sutomo, Sp, MM.
Husodo, berharap pembangunan daerah yang baru saja dia pimpin dapat berjalan cepat, meskipun targetnya lima tahun, insya Allah, satu tahun saja sudah berjalan, ujarnya, saat memberikan sambutan dalam pelantikan pejabat eselon Kabupaten Mesuji, kamis (11/6/2009).
Menurut, Husodo, jangan sampai pembangunan di Mesuji ketinggalan dengan kabupatn lain yang sama-sama baru dimekarkan (Tulang Bawang Barat dan Pringsewu ), meskipun Mesuji telah menjadi Kabupaten tersendiri, ia tetap menginginkan hubungan dengan Kabupaten induk Tulang Bawang.
Sumber : http://lampung.bkkbn.go.id
Husodo, berharap pembangunan daerah yang baru saja dia pimpin dapat berjalan cepat, meskipun targetnya lima tahun, insya Allah, satu tahun saja sudah berjalan, ujarnya, saat memberikan sambutan dalam pelantikan pejabat eselon Kabupaten Mesuji, kamis (11/6/2009).
Menurut, Husodo, jangan sampai pembangunan di Mesuji ketinggalan dengan kabupatn lain yang sama-sama baru dimekarkan (Tulang Bawang Barat dan Pringsewu ), meskipun Mesuji telah menjadi Kabupaten tersendiri, ia tetap menginginkan hubungan dengan Kabupaten induk Tulang Bawang.
Sumber : http://lampung.bkkbn.go.id
Kebijakan Penjabat Bupati Mesuji Kecewakan P3KM
Pelantikan pejabat eselon II dan III Pemkab Mesuji, Kamis (11-6), mengecewakan tokoh masyarakat setempat. Pasalnya, hanya segelintir PNS asal Mesuji yang diangkat.
Usai menghadiri acara pelantikan dua eselon dan berlangsung di Kampung Brabasan, Kecamatan Tanjungraya, Kabupaten Mesuji, Kamis (11-6), Sekretaris Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Mesuji (P3KM) Agus Salim Harahap menyatakaan kecewa.
Sebagai salah satu pencetus ide pemekaran Kabupaten Mesuji tersebut, dia menyaksikan mayoritas pejabat yang dilantik wajah asing, sedangkan PNS yang berdomisili puluhan tahun dan terlibat langsung dalam proses pemekaran kabupaten tidak masuk dalam formasi pejabat yang dilantik.
Ia akan memaklumi jika pada eselon II tidak seorang pun penduduk asli Mesuji ada di dalamnya. Ini karena Mesuji belum memiliki sumber daya manusia (SDM) untuk setingkat itu.
Sebaliknya, untuk PNS yang bisa disejajarkan dengan eselon III jumlahnya cukup banyak. Sayangnya pada saat dilantik yang ada hanya segelintir orang. "Tidak lebih dari enam orang," terangnya, kemarin.
Padahal, di awal terbentuknya Kabupaten Mesuji, P3KM hanya mengusulkan agar PNS yang berasal dari Mesuji ikut diberdayakan sesuai dengan kepangkatan.
"Permintaan kami hanya itu, karena kami diminta untuk mengusulkan. Kami usulkan. Tapi kenyataannya, lihat gerbong itu, tidak ada PNS di sini yang dilantik. Saya lihat tadi cuma ada sekitar 6 orang pada eselon III," sesalnya.
Ia lalu menyatakan pesimistis dengan pemerintahan yang ada sekarang. Ini mengingat keinginan masyarakat tidak pernah diakomodasi, padahal tidak sedikit pejabat yang kerap meminta dukungan rakyat agar program kerjanya mereka mulus di lapangan.
"Kalau begini, untuk apa minta dukungan, jalan saja sendiri," tukasnya.
Hal senada datang dari tokoh masyarakat Kampung Sidomulyo.
Ia menyinggung tentang lokasi pelantikan eselon II dan III itu di Kampung Brabasan, Kecamatan Tanjungraya. "Saya kecewa dengan sikap Penjabat Bupati. Soalnya kami sudah lima kali meminta agar berlangsung di Sidomulyo sesuai dengan undang-undang," ujarnya.
Sumber = http://www.lampungpost.com
Usai menghadiri acara pelantikan dua eselon dan berlangsung di Kampung Brabasan, Kecamatan Tanjungraya, Kabupaten Mesuji, Kamis (11-6), Sekretaris Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Mesuji (P3KM) Agus Salim Harahap menyatakaan kecewa.
Sebagai salah satu pencetus ide pemekaran Kabupaten Mesuji tersebut, dia menyaksikan mayoritas pejabat yang dilantik wajah asing, sedangkan PNS yang berdomisili puluhan tahun dan terlibat langsung dalam proses pemekaran kabupaten tidak masuk dalam formasi pejabat yang dilantik.
Ia akan memaklumi jika pada eselon II tidak seorang pun penduduk asli Mesuji ada di dalamnya. Ini karena Mesuji belum memiliki sumber daya manusia (SDM) untuk setingkat itu.
Sebaliknya, untuk PNS yang bisa disejajarkan dengan eselon III jumlahnya cukup banyak. Sayangnya pada saat dilantik yang ada hanya segelintir orang. "Tidak lebih dari enam orang," terangnya, kemarin.
Padahal, di awal terbentuknya Kabupaten Mesuji, P3KM hanya mengusulkan agar PNS yang berasal dari Mesuji ikut diberdayakan sesuai dengan kepangkatan.
"Permintaan kami hanya itu, karena kami diminta untuk mengusulkan. Kami usulkan. Tapi kenyataannya, lihat gerbong itu, tidak ada PNS di sini yang dilantik. Saya lihat tadi cuma ada sekitar 6 orang pada eselon III," sesalnya.
Ia lalu menyatakan pesimistis dengan pemerintahan yang ada sekarang. Ini mengingat keinginan masyarakat tidak pernah diakomodasi, padahal tidak sedikit pejabat yang kerap meminta dukungan rakyat agar program kerjanya mereka mulus di lapangan.
"Kalau begini, untuk apa minta dukungan, jalan saja sendiri," tukasnya.
Hal senada datang dari tokoh masyarakat Kampung Sidomulyo.
Ia menyinggung tentang lokasi pelantikan eselon II dan III itu di Kampung Brabasan, Kecamatan Tanjungraya. "Saya kecewa dengan sikap Penjabat Bupati. Soalnya kami sudah lima kali meminta agar berlangsung di Sidomulyo sesuai dengan undang-undang," ujarnya.
Sumber = http://www.lampungpost.com
Pemekaran Kabupaten: Tiga Kecamatan Diminta Masuk Kabupaten Mesuji
Ketua Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Mesuji, Tulangbawang, Ismail Ishak, mengharapkan dalam paripurna pengesahan berdirinya Kabupaten Mesuji yang dijadwalkan Jumat (24-2) memasukkan tiga kecamatan; Kecamatan Rawajitu Selatan, Rawajitu Timur, dan Penawar Tama.
Menurut Ismail saat berkunjung ke Lampung Post, Kamis (23-2), awal mula usulan berdirinya Kabupaten Mesuji karena masyarakat menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulangbawang seakan kurang peduli dengan perkembangan Kecamatan Mesuji. Sehingga, sampai kini, Kecamatan Mesuji masih menjadi daerah tertinggal.
Setelah pembahasan yang melibatkan Universitas Lampung (Unila) untuk membuat studi kelayakan pemekaran Kabupaten Tulangbawang (pembentukan kabupaten Mesuji dan kabupaten Tulangbawang Barat), pengesahan pembentukan kabupaten Mesuji akan diparipurnakan.
Namun, masyarakat kecewa tidak dimasukkannya wilayah tiga kecamatan dalam kabupaten Mesuji. Sehingga, jika mengacu pada hasil analisis Unila, kabupaten Mesuji yang akan terbentuk hanya memiliki enam kecamatan; Kecamatan Mesuji, Mesuji Timur, Simpang Pematang, Tanjungraya, Way Serdang, dan Rawajitu Utara. "Padahal, secara historis, Rawajitu Selatan, Rawajitu Timur, dan Penawar Tama, masuk wilayah Kecamatan Mesuji," kata dia.
Sementara itu, Khamamik, anggota DPRD Provinsi Lampung dari daerah pemilihan Tulangbawang, mengatakan persetujuan DPRD Tulangbawang untuk mengesahkan pembentukan Kabupaten Mesuji harus mengacu PP No. 129/2000. Dalam membuat keputusan, Dewan harus mengacu pendapat mayoritas rakyat. Hasil kajian Unila hanya untuk pembanding," katanya.
Sedangkan Sekretaris Ikatan Keluarga Besar Pemuda Mesuji (IKBPM) Ardi Umum menjelaskan rekomendasi Pemkab Tulangbawang tentang pembentukan Kabupaten Mesuji seharusnya dengan enam kecamatan yang sehat. Sementara itu, satu dari enam kecamatan yang masuk Mesuji tidak sehat (Rawajitu Utara).
"Potensi daerah dapat ditingkatkan jika Mesuji menjadi kabupaten. Tetapi, dengan adanya kecamatan yang tidak sehat, menunjukkan Pemkab Tulangbawang setengah hati melepas Mesuji. Untuk itu, IKBPM mendesak pengesahan kabupaten Mesuji dengan memasukan tiga kecamatan yang masuk kabupaten induk," kata dia.
Fauzi Heri, anggota IKBPM, menjelaskan potensi ekonomi Kecamatan Rawajitu Utara hanya 3. Hal ini akan menghambat pemekaran Kabupaten Mesuji. "Bisa saja DPRD Tulangbawang menyetujui pemekaran itu. Namun, kami khawatir usulan itu tidak lolos di provinsi karena adanya kecamatan yang tidak sehat itu," kata Fauzi. n KIM/D-1
Sumber = http://www.lampungpost.com
Menurut Ismail saat berkunjung ke Lampung Post, Kamis (23-2), awal mula usulan berdirinya Kabupaten Mesuji karena masyarakat menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulangbawang seakan kurang peduli dengan perkembangan Kecamatan Mesuji. Sehingga, sampai kini, Kecamatan Mesuji masih menjadi daerah tertinggal.
Setelah pembahasan yang melibatkan Universitas Lampung (Unila) untuk membuat studi kelayakan pemekaran Kabupaten Tulangbawang (pembentukan kabupaten Mesuji dan kabupaten Tulangbawang Barat), pengesahan pembentukan kabupaten Mesuji akan diparipurnakan.
Namun, masyarakat kecewa tidak dimasukkannya wilayah tiga kecamatan dalam kabupaten Mesuji. Sehingga, jika mengacu pada hasil analisis Unila, kabupaten Mesuji yang akan terbentuk hanya memiliki enam kecamatan; Kecamatan Mesuji, Mesuji Timur, Simpang Pematang, Tanjungraya, Way Serdang, dan Rawajitu Utara. "Padahal, secara historis, Rawajitu Selatan, Rawajitu Timur, dan Penawar Tama, masuk wilayah Kecamatan Mesuji," kata dia.
Sementara itu, Khamamik, anggota DPRD Provinsi Lampung dari daerah pemilihan Tulangbawang, mengatakan persetujuan DPRD Tulangbawang untuk mengesahkan pembentukan Kabupaten Mesuji harus mengacu PP No. 129/2000. Dalam membuat keputusan, Dewan harus mengacu pendapat mayoritas rakyat. Hasil kajian Unila hanya untuk pembanding," katanya.
Sedangkan Sekretaris Ikatan Keluarga Besar Pemuda Mesuji (IKBPM) Ardi Umum menjelaskan rekomendasi Pemkab Tulangbawang tentang pembentukan Kabupaten Mesuji seharusnya dengan enam kecamatan yang sehat. Sementara itu, satu dari enam kecamatan yang masuk Mesuji tidak sehat (Rawajitu Utara).
"Potensi daerah dapat ditingkatkan jika Mesuji menjadi kabupaten. Tetapi, dengan adanya kecamatan yang tidak sehat, menunjukkan Pemkab Tulangbawang setengah hati melepas Mesuji. Untuk itu, IKBPM mendesak pengesahan kabupaten Mesuji dengan memasukan tiga kecamatan yang masuk kabupaten induk," kata dia.
Fauzi Heri, anggota IKBPM, menjelaskan potensi ekonomi Kecamatan Rawajitu Utara hanya 3. Hal ini akan menghambat pemekaran Kabupaten Mesuji. "Bisa saja DPRD Tulangbawang menyetujui pemekaran itu. Namun, kami khawatir usulan itu tidak lolos di provinsi karena adanya kecamatan yang tidak sehat itu," kata Fauzi. n KIM/D-1
Sumber = http://www.lampungpost.com